Kenaikan BBM, Antara APBN atau kepentingan Rakyat

        Beberapa minggu terakhir ini masyarakat indonesia diresahkan dengan isu kenaikan harga BBM yang disampaikan presiden Republik indonesia, Susilo  Bambang Yudhoyono.  Rencananya kenaikan harga BBM tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan april 2012 langkah ini diambil untuk menyelamatkan APBN negara yang semakin membengkak karena subsidi BBM. Langsung saja isu tersebut mendapat berbagai kecaman dari berbagai masyarakat tetapi ada juga yang mendukung rencana kebijakan yang akan diambil oleh presiden tersebut. Bagi mereka yang menolak kebijaakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM tetntu saja akan lebih menyengsarakan rakyat kecil karena jika harga BBM naik tentu saja akan diikuti naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sebagai langkah untuk mengantisipasi kenaikan tersebut, pemerintah menawarkan Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) yang akan diberikan sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM tetapi beberapa kalangan menganggap bantuan tersebut tidak akn berjalan dengan lancar mengingat bebrapa tahun lalu ketika pemerintah juga melaksanak hal serupa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Selain itu kebijakan pemberian BLSM

Hak dan Kewajiban Hukum Warga Negara Dalam Bidang Politik

Hak dan Kewajiban Hukum Warga Negara Dalam Bidang Politik

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan serta oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Di Indonesia , hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945 Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara